Sedangkan untuk suplai sapi potong, ada 10 provinsi yang mendapatkan kiriman sebanyak 12.384 ekor. Juga dilakukan suplai 4.451 ekor ke enam provinsi.
Kepala Bidang Budi Daya dan Pengembangan Ternak Zainul Wardi, di kantornya Jum’at 20 Januari 2012. ‘’NTB bersama NTT dan Sulsel dijadikan pusat pengembangan sapi bibit jenis lokal,’’ katanya menjelaskan. Bahkan, NTB juga menyiapkan sapi bibit untuk membantu perbaikan genetik sapi bibit di NTT karena sapinya kecil-kecil.
Sejak 2009, Pemerintah Provinsi NTB sudah medeklarasikan sebagai Bumi Sejuta Sapi yang targetnya dicapai pada Tahun 2013 mendatang. Saat ini populasinya sudah hampir 700 ribu ekor.
Selain sapi lokal jenis Bali, di NTB juga ada sapi Sumbawa yang dulu dikenal sebagai sapi Hissar. Populasinya mencapai 3.000an ekor.
Untuk meningkatkan populasinya, di NTB telah direkrut 79 orang sarjana peternakan direkrut oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendampingi kelompok peternak. 62 orang dibiayai APBN dan 17 orang dibiayai APBD NTB sebagai manajer agar dapat mengubah pola pikir peternak.
Agar lebih terarah, juga dibentuk tiga kawasan integrasi sapi dan tanaman. Yaitu tiga kelompok di Jeringu Lombok Timur, empat kelompok di Utan Sumbawa dan empat kelompok di Tambora Kabupaten Dompu. Juga ada program insentif dan penyelamatan sapi kerbau betina produktif yang diberikan kepada 451 kelompok menggunakan dana sebesar Rp68,194 miliar.
Pemprov NTB juga menyediakan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) Rp750 juta untuk empat kelompok di Lombok Timur dan Lombok Tengah karena di sana pusat tembakau, agar tidak terlalu fokus kepada tanaman tembakau. Sebab, produksi tembakau selalu bermasalah akibat kesulitan minyak tanah untuk keperluan omprongan (oven) tembakau. ‘’Ini program untuk pengalihan perhatian. Masing-masing daerah Lombok Tengah dan Lombok diberikan untuk dua kelompok,’’ ujarnya. Selama ini karena menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok, tidak seperti cerita masa lalu. Begitu menerima bantuan langsung habis. Sekarang ini karena milik sendiri merupakan usaha kelompok, tidak ada kewajiban kepada pemerintah. ‘’Kelompok yang memiliki berpikir bagaimana agar berkembang,’’ ucapnya.(*)
RESOURCE : lomboknews
