Hal tersebut diakui PJOK Kecamatan Janapria Mamiq Sware. Dikatakannya, kegiatan-kegiatan PNPM baik yang MP maupun GSC belum bisa dilaksanakan karena belum terbentuk pengurus baru yang menggantikan pengurus lama yang sudah berhenti.
"Saat ini kita masih pada tahap menseleksi para pelamar secara administratif, tapi sudah kita kantongi beberapa nama" Ujarnya
Rencananya, nama-nama tersebut akan di putuskan dan dipilih dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang akan dilaksanakan pada 27 April nanti.
Kader Mengeluh Posyandu Terancam Lumpuh
Sementara itu, kegiatan-kegiatan Posyandu di semua desa di kecamatan Janapria terlihat sepi. Sebabnya, sasaran program yang biasanya diberikan program pemberian makanan Tambahan (PMT) tidak dapat lagi dilaksanakan.
Di desa Durian misalnya, di kegiatan Posyandu beberapa kader mengeluh banyak ibu-ibu yang enggan membawa anaknya ke posyandu sebab tiadanya PMT tersebut.
"Mereka malas ke Posyandu karena tidak ada PMT" Ujar Sri Kader Posyandu di malang desa Durian.
Ketua PK Desa Durian Ahmad Jumaili membenarkan hal tersebut, dikatakannya, sejak dipecatnya beberapa pelaku PNPM di UPK, ia dan pengurus PK di Durian tak bisa memberikan PMT bagi bayi, balita dan ibu Hamil di desanya. Begitu juga dengan honor kader.
Ditambahkannya, pemberian PMT terpaksa dihentikan karena ia tidak diperkenankan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang biasanya diajukan setiap bulan ke UPK.
"Ke siapa kita akan ajukan, ketua UPK, bendahara dan Sekretarisnya sudah dipecat semua" Ujar Jumaili di rumahnya Kamis kemarin.
Ia menyayangkan berlarut-larutnya permasalahan PNPM Kecamatan Janapria tersebut. Ia khawatir jika permasalahan di UPK tidak selesai-selesai, kegiatan posyandu bisa lumpuh.
Ia berharap, para pelaku PNPM di Kecamatan bisa menyelesaikan masalah kosongnya kepemimpinan UPK dengan jernih.
"Kami dari Forum PK kecamaan berharap ada penyelesaiannya dalam waktu dekat, jangan sampai ini berlarut-larut dan yang jadi korban masyarakat" Pungkasnya.
.
