Yusron menambahkan Pemprov NTB tidak mengetahui ataupun mendengar ada proses pemilihan Miss Indonesia ini di NTB. Bahkan panitia penyelenggara tak ada koordinasi langsung dengan pemerintah daerah dalam penyematan nama NTB kepada yang bersangkutan.
"Kita menghargai berbagai upaya semua pihak mempromosikan daerah, termasuk NTB yang kini makin dikenal sebagai daerah tujuan wisata halal. Sebagai pionir wisata halal di tanah air, haruslah kita semua berhati-hati menyematkan nama NTB dalam ajang seperti ini," lanjut Yusron.
Ia meyakini, masih banyak putra-putri NTB yang tidak kalah hebatnya untuk mewakili NTB dalam setiap ajang yang ada. "Oleh karenanya, kepada panitia untuk lebih berhati-hati dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ajang seperti ini," kata Yusron menegaskan.
Tanggapan pihak penyelenggara Miss Indonesia
Menanggapi bantahan dari Pemprov NTB, Head of Marketing Communication Departement stasiun RCTI, Wahyu Ramadhan mengakui bahwa Achintya Nielsen bukanlah orang NTB. Achintya juga tidak ada ikatan darah dengan provinsi NTB.
Dijelaskan Wahyu, Achintya merupakan perempuan asal Bali yang besar dan tumbuh disana. Achintya tidak pernah mempelajari situasi, kondisi dan tradisi NTB secara langsung.
“Memang dia orang Bali kok, cuma kita tugaskan mewakili NTB saja,” jawabnya santai.
Wahyu sendiri salah satu orang yang terlibat langsung di Miss Indonesia mulai dari seleksi peserta hingga akhir. Ia masih ingat ketika membuka audisi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja dan kota-kota lainnya. Watu itu, tidak ada satupun perwakilan asal NTB yang memenuhi criteria Miss Indonesia.
Akibat dari kosongnya perwakilan NTB, pihaknya kemudian memerintahkan kepada Achintya untuk mengambil kuota NTB. “Jadi kami yang tugaskan peserta untuk wakili daerah yang tidak ada wakilnya itu. Dan itu bukan kali pertama kami lakukan, Miss Indonesia itu sudah 13 tahun,” katanya.
Terkait dengan tidak adanya koordinasi atau izin kepada Pemprov NTB, Wahyu pun tidak mengelak jika keikutsertaan Achintya atas nama perwakilan NTB tanpa koordinasi dengan daerah. “Miss Indonesia dikelola oleh swasta, siapapun boleh ikut dan kami tidak melibatkan pemerintah,” tegasnya.
Wahyu menilai tidak perlu ada izin dari Pemprov NTB. Mengingat, ajang Miss Indonesia bukanlah mencari miss provinsi. “Gak perlu kita izin, dulu kan pernah juga seperti ini perwakilan dari Aceh, Sulbar dan lain-lain yang perwakilannya dari daerah lain,” katanya.
Menurut Wahyu, apabila masyarakat NTB ingin ada perwakilan asli orang NTB, seharusnya Pemprov menyediakan perempuan-perempuan hebat untuk ikut Miss Indonesia. Namun selama ini, Pemprov NTB tidak pernah melakukan itu.
“Seharusnya masyarakat NTB itu bangga karena nama NTB jadi terkenal dan akan mendunia,” tandas Wahyu.
Sumber : Republika dan Radar Lombok
