Dalam rapat tersebut, Gubernur NTB menyampaikan, bahwa dengan adanya kenaikan kasus positif covid-19 yang cukup signifikan di wilayah NTB kita dapat mengambil sisi positif dan negatifnya, karena dengan naik terus angka positif NTB maka akan berdampak terhadap psikis masyarakat, sehingga kita perlu membahas bagaimana langkah kita dalam penanganan Covid-19 kedepannya.
“Ekonomi di NTB sangat ditopang oleh pariwisata, dan tidak bisa kita pulihkan kondisi wilayah kita dalam waktu secepat mungkin, sehingga perlu ada cara-cara lain dalam penanganannya termasuk perlunya memanfaatkan UKM lokal untuk dikelola,” ungkap Gubernur.
“Sedangkan terkait dengan pendistribusian JPS tahap II sudah mulai baik termasuk data penerimaannya dan yang mengelola, dan pengadaan barang JPS nantinya akan diadakan oleh dinas terkait oleh masing-masing kabupaten,” jelasnya.
Sedangkan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Rohmi Sitti Djalillah menyampaikan, bahwa dalam dua minggu terakhir ini penanganan covid 19 di NTB sudah 80 persen, Protokol kesehatan adalah diatas segela-galanya dan ini menjadi acuan kita bersama dalam memerangi covid-19 termasuk apabila ditetapkan New Normal.
“NTB masih jauh dari New Normal, kemudian yang berhak memiliki keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan untuk New Normal adalah Bupati/Walikota,” pungkas Wagub.
“Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus satu suara, apabila masih ada yang tidak terima dengan putusan-putusan maka akan sulit dilakukan penanganan,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdani, S.Sos. S.H. M.Han, menyampaikan, bahwa dari program-program yang kita canangkan sudah banyak perubahan terutama yang kita takutkan kemarin adalah lebaran ketupat, dan berkat kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat maka kegiatan lebaran topat tidak ada aktivitas masyatarakat di pantai dan tempat-tempat wisata lainnya.
“Hal ini berkat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, dan kami berterimakasih kepada semua elemen yang sudah ikut bekerja turut serta dalam penanganan ini, sehingga situasi sangat kondusif,” ungkap Danrem.
“Walaupun memang ada beberapa masyarakat yang hilir mudik menggunakan pickup pada saat lebaran topat, akan tetapi masih bisa kita arahkan untuk kembali dan kedepannya kami ingin peraturan ini lebih ditertibkan lagi,” tuturnya.
Terkait adanya arahan Pemerintah Pusat tentang rencana penerapan New Normal, Danrem mengatakan, mau tidak mau harus dilaksanakan dan menyarankan agar diterapkan dengan skala prioritas, jika daerah masih wilayah merah maka tidak diterapkan New Normal, sehingga tidak terjadi permasalah baru yang berkepanjangan, sebaiknya New Normal diterapkan di daerah yang berstatus warna hijau seperti yang dipaparkan oleh Kadiskes Prov NTB.
Danrem juga mengatakan, dalam penyaluran Jaring Pengamanan Sosial, sesuai perintah Kasad dan Pangdam agar melaksanakan Pendampingan dan sampai saat ini seluruh Babinsa bersama babinskamtibmas terus bersinergi dilapangan membantu para kepala desa untuk menghindari timbulnya prasangka, dilaksanakan secara terbuka ke masyarakat jenis bantuan dari mana paketnya apa saja, sehingga masyarakat dapat menerima dengan harapan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta meminimalisir timbul persoalan-persoalan yang semestinya tidak perlu terjadi.
Dalam penangan covid-19, Danrem berharap agar sinergitas Gugus Tugas Covid-19 ke depannya harus lebih ditingkatkan dengan mengadakan evaluasi seperti ini setiap minggu, maka personil yang bertugas dilapangan akan lebih maksimal, karena di tingkat Pimpinan telah bersinergi dan harus lebih masif lagi.
Turut hadir dalam rapat, Ketua DPRD NTB, Kapolda NTB, Kabinda NTB, Danlanud Zam, Kajati NTB, Kadilti NTB, Sekda NT, Pasintel Lanal Mataram, GM Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Perwakilan BPKP dan undangan lainnya.(sh)
