Praya, Tabayyunews.Id - Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Kombes Pol Artanto, S.I.K, M.Si., menghadiri undangan sebagai narasumber atau pemateri pada acara Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB), yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Perusahaan Media Online Indonesia kabupaten Lombok Tengah. Sabtu (05/12/2020) .
Acara dilaksanakan di ruang Ball Room kantor Bupati Lombok Tengah, Hadir dalam acara Kabag Humas Lombok Tengah H. Lalu Herdan, Kepala Dinas Kominfo Lombok Tengah, Komisioner KPU Lombok Tengah, Komisioner Bawaslu Lombok Tengah, Ketua DPC MOI Lombok Tengah Ahmad Junaidi, S.Pdi dan peserta Rakercab. .
Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat KombesPol Artanto, S.I.K, M.Si, yang hadir sebagai narasumber memaparkan tentang tugas Polisi di era masa pilkada ini yaitu satu kata kuncinya adalah "Netralitas Polri Dalam Pilkada 2020" khusnya dalam hal ini TNI-Polri. Apapun yang terjadi dan ini sudah disampaikan dalam undang-undang bahwa Polisi harus netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak boleh menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi panitia pemilu dan sebagainya.
"Kita sudah ada aturannya, manakala anggota melanggar dari pada apa yang sudah ditetapkan maka dia akan kena hukuman disiplin dan dia juga bisa melanggar kode etik kepolisian," ujarnya.
Sedangkan dalam kesiapan pilkada serentak 2020, Polri sudah mempersiapkan sangat maksimal karena dari pemerintah menginginkan bahwa Polri adalah tulang punggung dalam menjaga keamanan kamtibmas pada saat pilkada 2020.
”Pemerintah dan rakyat mempercayai Polri, oleh karena itu Polri harus maksimal untuk mengawal kegiatan Pilkada ini sehingga pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2020 bisa berjalan aman dan lancar," pungkas Artanto.
Kombespol Artanto juga mengatakan, Polri tidak sendiri dalam mendukung apa yang dilaksanakan KPU dan Bawaslu. Polri dalam hal ini menggandeng stakeholder yang lain untuk menjaga situasi kamtibmas.
"Demokrasi Indonesia itu akan dinilai keberhasilannya nanti tanggal 9 Desember," ucapnya
Menurut dia, kehadiran masyarakat untuk melakukan pemungutan suara itu adalah indikator yang sangat tinggi nilainya, oleh karena itu Polri sangat berjibaku bagaiman mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membantu KPU dan Bawaslu.
"Itu adalah indikator yang paling besar untuk kesuksesan Pilkada 2020," tegasnya.
Tidak hanya itu, Kabid Humas juga menyampaikan salah satu contoh kerawanan dalam pelaksanaan pilkada seperti Hoax. Mengingat di era teknologi dan informasi saat ini, tidak menutup kemungkinan para paslon maupun pendukungnya akan memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye.
"Hoax merupakan salah satu bagian dari kerawanan dalam pelaksanaan pilkada, oleh karena itu diharapkan agar selalu bijak dalam bermedsos," tutupnya.
