“Tidak ada kabupaten/kota merekrut pendamping sendiri. Kementerian akan melakukan rekrutmen secara nasional dan ada kelompok kerja (Pokja) khusus yang mengurusi tentang hal itu,” ujar Marwan di Jakarta, Rabu (18/4).
Menurutnya, kader pendamping desa yang akan dipersiapkan di seluruh Indonesia minimal berjumlah 16.000 orang. Persyaratannya akan dibuat ketentuan seketat mungkin sehingga kader yang terpilih benar-benar bisa membimbing desa dalam menjalankan program sesuai kebutuhan masing-masing.
“Kita persiapkan minimal seperti PNPM (tenaga pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan), 16.000 orang. Tapi kami juga berupaya lagi untuk menyisir anggaran bagi 32.000 pendamping, sehingga pendamping kecamatan bisa bertambah,” paparnya.
Kriteria yang ditetapkan misalnya harus menyandang ijazah S1, serta berpengalaman dalam hal pelatihan. “Kalau ada beberapa mantan pendamping (PNPM) yang punya prestasi bagus akan kita ambil. Tapi tetap harus melalui proses tes seleksi,” ujarnya.
Meski demikian Marwan memersilahkan jika ada daerah yang berencana merekrut tenaga pendampingan sendiri. Namun, kata Marwan, pemerintah pusat tak akan membiayai anggaran bagi tenaga pendamping desa yang direktur pemda.
Dengan demikian, pemda harus menyediakan dana untuk tenaga pendamping desa yang direkrut dengan APBD. “Jadi kalau misalnya kabupaten menyediakan sendiri, itu di luar kementerian,” ujarnya.
SUMBER : Jawa Pos Group
