Akhirnya, watak aseli kekuasaan "Power Tend To Corupt.." sulit bisa dihindari, sebab kekuasaan yang diperoleh dengan cara sehatpun mengandaikan hal ini selalu rawan terjadi. Maka perolehan kekuasaan dengan cara jahat menghapus impian banyak orang pada kepemimpinan bersih dan sehat.
Mencari contoh tak perlu jauh-jauh, tengok saja jalannya pemerintahan terkecil di Desa. Disini Kekuasaan sangat korup dan nepotis. Paska kepala desa ditetapkan sebagai pemenang, maka hak kepala desa menentukan siapa yang akan membantunya, menyusun struktur kepemimpinannya senepotis-nepotisnya sampai membuat dirimu mau muntah.
Tapi dirimu tak perlu marah-marah, karena sekali lagi, adalah absah seorang penguasa berbuat "seenak perutnya". Persetan lah dengan urusan kesejahteraan masyarakat, yang terpenting semua jabatan dilihat normal sebagai jabatan-jabatan politis, kata mereka "suka-suka saya dong", yang penting kawan-kawan kebagian jatah kue kekuasaan, sampai disini tugas Kepala Desa sudah selesai!
Maka absurd-lah Himbauan Pemerintah Lombok Tengah melarang Kades-kades baru secara arogan memecat perangkat desa seperti berita yang saya lampirkan ini. Ini himbauan se-isap kuku Jempol. Siapa peduli soal beginian, karena pada praktiknya, istilah "pemecatan" yang dilarang itu masih bisa diperhalus dengan istilah lain "Rolling Jabatan".
Maka Fix, dengan perubahan istilah itu, kepala desa tak perlu manut mengikuti Aturan Permendagri dan Perbub soal mekanisme mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Tak perlu juga takut himbauan keras Bupati, sebab ketika istilah sudah berubah, apapun bisa saja dilakukan tanpa harus melanggar aturan. Begitulah watak kekuasaan!!!
#RenunganRamadhan
https://www.suarantb.com/headline/2019/02/266826/Wabup.Loteng.Warning.Kades.Baru.Jangan.Pecat.Staf.Desa/?amp
